Reshuffle Kabinet yang digunakan Umurnya Tinggal 5 Mingguan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet pada penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini menyebabkan banyak pertanyaan lalu kritik mengenai urgensi juga khasiat reshuffle, khususnya akibat sisa waktu masa jabatan cuma sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan lalu Ekonom UPN Veteran DKI Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidak ada efektif juga memboroskan anggaran negara juga dapat menyebabkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.

“Mengganti menteri pada waktu yang mana sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tak efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang dimaksud diangkat pada waktu sesingkat itu tak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang digunakan diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru lalu memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang mana berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tidak ada akan berdampak, menjadikan pergantian ini bukan lebih tinggi dari sekadar formalitas urusan politik tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih lanjut bijaksana apabila Presiden menunjuk pribadi Pelaksana tugas (Plt) dari di kementerian di dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang digunakan penuh biaya.

Penunjukan Plt akan lebih lanjut efektif sebab pejabat yang tersebut ditunjuk biasanya sudah ada memahami seluk-beluk kementerian lalu tak perlu menyeberangi proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih lanjut optimal pada sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga bisa saja menghemat anggaran negara yang dimaksud semestinya tidaklah perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, juga penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini menyebabkan kesan yang dimaksud kurang baik di tempat mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dapat memunculkan prakiraan bahwa menteri baru merasa mempunyai utang budi untuk pribadi presiden.