Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang tersebut diselenggarakan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih lanjut fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN harus menyesuaikan dengan status ke lapangan agar tiada menghambat daya saing sektor nasional di berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku bidang usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, kemudian rute produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan di sebuah produk-produk atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih lanjut kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah dilakukan menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan hasil pada negeri tidak hanya sekali perihal kepentingan ekonomi, tapi juga perihal memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata masalah nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada semata-mata mengupayakan lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem lapangan usaha lokal agar meningkat kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
