JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Area Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha menjamin tiada akan mencabut BBM subsidi pada masyarakat. Namun jumlah keseluruhan kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Sektor Sinkronisasi Infrastruktur kemudian Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang dimaksud punya ongkos yang dimaksud lebih besar besar ketimbang BBM dengan zat sulfur yang mana tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila pemerintahan mau menghadirkan BBM rendah sulfur di area masyarakat.
“Kita tidak ada ada naikan nilai BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang mana membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, eksekutif akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tiada berdampak pada nilai tukar jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang tersebut untuk menangguhkan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan tarif BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM serta dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang mana dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digunakan digelontorkan tidak ada tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh warga kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau beliau pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang digunakan lebih besar besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm tambahan banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang digunakan seharusnya dinikmati oleh publik yang tersebut ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang tersebut lebih tinggi kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
