DKI Jakarta – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang tersebut sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang digunakan lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang beliau beli,” kata Deputi Lingkup Industri serta Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari potensi atau lingkungan ekonomi baru yang digunakan dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata di dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat sebagian lingkungan ekonomi yang dimaksud sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang tumbuh pada kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dapat kita dapatkan market baru, di luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian ia dapat spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang mana dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata ke bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih banyak sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf pada ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang nginap pada hotel, ada yang digunakan di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran dan juga paket wisata, model hasil atau prasarana apa hanya yang dimaksud perlu disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai perbuatan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang digunakan ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
