JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita di tempat pangsa akibat ulah distributor.
Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita pada bursa ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang dimaksud akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Data yang beredar bahwa HET migor akan naik ini yang menciptakan distributor menimbun minyak untuk dijual dengan harga jual baru setelahnya ketetapan pemerintah menaikan minyak goreng.
Baca Juga: B100 Siap Sambut Pemerintahan Baru, Pabriknya Ada pada Bangka
“Diumumkan juga diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni – Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) sudah ada mulai menimbun, dikarenakan biaya akan naik,” ucapannya pada waktu ditemui usai acara Peluncuran Buku ‘Sawit, Anugerah yang digunakan Perlu Diperjuangkan’ di dalam Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu dijalankan oleh para oknum pada tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak yang disebutkan tak kunjung sampai di tempat ritel.
“Produsen masih suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, sudah ada mulai timbun dari Mei,” tambahnya.
Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis item yang harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidaklah menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.
Karena menurutnya, sektor swasta sudah ada barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari potensi bursa yang ada. Seperti meraup keuntungan dengan mengirimkan hasil dengan biaya baru, meskipun belanja stoknya menggunakan tarif lama.
“Kita terus-menerus usul ke eksekutif (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau bukan ada cuannya mana mau mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu : Bagian Sawit Sumbang Rp88,7 Ribu Miliar untuk APBN
Sahat mengusulkan, eksekutif sanggup menunjuk BUMN pangan ketika ini ada, seperti Bulog atau IDFood untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah eksekutif dapat menetapkan Harga Eceran yang tersebut ditetapkan.
“Jadi misal yang tersebut ada HET semua melalui bulog lalu ID Food, gitu kan jelas, cuman saya sarankan terhadap pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan terdiri dari modal kerja untuk bulog dan juga IDFood, kan merekan tak ada penugasan itu,” pungkasnya.
