Jakarta (ANTARA) – Publik Transportasi Tanah Air (MTI) menekankan pentingnya subsidi layanan transportasi rakyat pada upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan angkutan umum, termasuk pelayanan angkutan umum berbasis listrik.
Wakil Ketua Area Pemberdayaan kemudian Pembangunan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa skema subsidi layanan angkutan umum, di antaranya layanan transportasi lintas daerah, secara proporsional telah terjadi diterapkan ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu, ia menyampaikan bahwa penerapan skema subsidi lalu pengelolaan layanan angkutan umum semacam itu dapat diterapkan di area yang digunakan lain.
Dia juga mengemukakan perlunya pembentukan badan layanan umum wilayah atau BLUD untuk mengupayakan pengelolaan layanan transportasi publik, diantaranya mengupayakan penyediaan dananya.
Pendanaan penyelenggaraan pelayanan transportasi publik, menurut dia, semestinya tidaklah hanya saja berasal dari Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) juga Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah (APBD).
"Perlu upaya lain untuk mencari pendanaan pengoperasian angkutan umum selain dari APBN atau APBD," katanya.
Baca juga: Airlangga dorong tempat lain tiru Ibukota adopsi bus listrik
Baca juga: Pemerintah tingkatkan konektivitas Bekasi dengan angkutan umum JRC
Djoko menyampaikan bahwa pendanaan pengoperasian layanan transportasi rakyat antara lain dapat diperoleh dari ongkos penumpang, iklan, pajak kendaraan bermotor, lalu retribusi parkir.
Badan bidang usaha milik negara (BUMN) dan juga perusahaan swasta, menurut dia, juga bisa saja terlibat pada pendanaan penyediaan layanan transportasi publik.
Dalam hal ini, BUMN mampu menggunakan alokasi dana tanggung jawab sosial dan juga lingkungan dan juga perusahaan swasta bisa saja menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk membantu penyelenggaraan layanan angkutan umum.
Selain itu, Djoko menyampaikan, alokasi dana angkutan pelajar dari Dana Pendidikan juga Dana Alokasi Khusus Angkutan Darat dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelenggaraan pelayanan transportasi publik.
"Membenahi angkutan umum jangan berhenti belaka dalam Kementerian Perhubungan, keikutsertaan lembaga lainnya diperlukan. Alokasi anggaran pada bentuk dana alokasi khusus juga penting," katanya.
Pemakaian sarana angkutan umum dapat menekan pengeluaran untuk biaya transportasi, menurunkan kemacetan sesudah itu lintas, dan juga menurunkan polusi udara.
Oleh oleh sebab itu itu, ketersediaan kemudian kualitas pelayanan transportasi rakyat mesti ditingkatkan untuk memacu peningkatan pemanfaatan sarana angkutan umum.
Djoko menyampaikan bahwa perusahaan kemudian instansi pemerintah juga dapat mengarahkan pegawainya untuk menggunakan sarana transportasi publik.
"Tidak harus setiap hari, namun dari instansi yang tersebut ada dapat diatur secara bergiliran pada hari kerja," katanya.
Ia menambahkan, tarif khusus dapat dikenakan pada warga lanjut usia, pelajar lalu mahasiswa, penyandang disabilitas, serta veteran yang dimaksud menggunakan sarana transportasi umum.
Baca juga: Sistem digitalisasi transportasi jawab tingginya mobilitas warga
Baca juga: Pemerintah Pusat Kota Bogor kaji dua opsi pembiayaan Biskita Transpakuan
Artikel ini disadur dari MTI tekankan pentingnya subsidi layanan transportasi publik
