Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman juga Penyertaan Modal Luhut Binsar Landjaitan mengumumkan pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Detail kegiatan itu ditargetkan pemerintah akan rampung sebelum Oktober 2024, bertepatan dengan transisi pemerintahan dari Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto.
Kepada para pelaku bisnis asing, Luhut menyampaikan akan memberikan insentif pajak dengan kewajiban penanaman modal dari yang mana uang mereka itu tanam pada Indonesia. Ihwal jumlah agregat minimum uang yang tersebut merek masukkan, nilai investasi, juga jumlah total pegawai family office, Luhut menyebut, itu hal teknis yang digunakan harus selesai sebelum peralihan pemerintahan.
“Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” ujar Luhut ketika ditemui awak media di dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ibukota Indonesia Pusat, Senin, 22 Juli 2024.
Luhut bercerita, beliau telah dilakukan menemui pejabat-pejabat selevel kementerian di Uni Emirat Arab. Kepada Luhut, para pejabat Uni Emirat Arab itu berbagi pengalaman tentang pentingnya kepastian hukum untuk memperlancar arus masuknya pembangunan ekonomi pada negara itu. Di sana, ada pengadilan arbritase yang mana tiada memungkinkan adanya banding. Hakim yang tersebut mengadili pun merupakan hakim internasional.
Luhut menyampaikan pelajaran dari kunjungan ke Abu Dhabi juga Dubai terhadap Jokowi. Kepada kepala negara, Luhut memohonkan untuk meniru konsep pengadilan arbitrase dengan mendatangkan hakim dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hongkong. Dengan begitu, kata Luhut, ada kepastian hukum bagi warga yang berinvestasi pada Indonesia. “Saya lapor ke Presiden Jokowi, beliau juga kasih apresiasi,” kata dia.
Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengemukakan pemerintah wajib mengkaji lebih besar di rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, bermacam studi menunjukkan, negara yang dimaksud berubah menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.
“Apakah Indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak serta tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima terhadap Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.
Selain memiliki kemungkinan berubah jadi suaka pajak serta tempat pencucian uang, ia khawatir pembangunan ekonomi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk memulai pembangunan pabrik. Namun, cuma untuk diputar di dalam instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan juga surat utang.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
