Teknologi Berita Pengaruhi Pemilih Gen Z serta Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang tersebut sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan juga memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Pengetahuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang sangat berpengaruh terhadap hidup penduduk Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Pengetahuan menuju Pemilihan Kepala Daerah 2024” yang tersebut diselenggarakan Prodi Keilmuan Politik UKI pada Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi media yang sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z juga milenial yang secara elektoral menjadi ceruk pemilih di proses demokrasi di tempat Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data warga yang tersebut pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi menjauhi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidak ada percaya melawan kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan kepercayaan rakyat apabila isu pencurian data dan juga isu proteksi data pribadi penduduk tiada bisa jadi diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial pada kalangan anak muda sebagai platform digital untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa juga negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya perkara pencurian dan juga penyalahgunaan data publik yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga DKI Jakarta selama masa verifikasi data di area KPU Ibukota Indonesia misalnya yang dimaksud diduga digunakan untuk kepentingan urusan politik sebagian pihak. Kasus ini menyebabkan rakyat semakin pesimistis berhadapan dengan keamanan data mereka.






