JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa saja mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang dimaksud dijalankan dalam Kompleks Parlemen Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap memperlihatkan menjaga iklim pembangunan ekonomi serta kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan juga administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang dimaksud terarah dan juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi untuk perencanaan lalu pelaporan, penguatan tata kelola serta pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara serta sumber daya alam, dan juga mengupayakan pengembangan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang digunakan akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersebut aman serta dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, otoritas terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggalakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), lalu Special Mission Vehicle (SMV), juga peningkatan akses pembiayaan bagi warga berpenghasilan rendah, UMKM, dan juga Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Skala Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Skor Tukar Petani (NTP) ditingkatkan dalam kisaran 115–120. Skor Tukar Nelayan (NTN) dijaga dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
