JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mana mengumumkan ada sosok ingin mengambil alih partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu. Namun, menurut Hasto, upaya itu tak berhasil.
Hasto enggan merinci apakah sosok yang dimaksud mencoba menggoyang PDIP dari internal partai atau eksternal. Namun beliau merasakan ada upaya konsolidasi kekuasaan yang digunakan berupaya menggoyang partainya.
“Ya teman-teman pers kan telah dapat merasakan. Ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang tersebut berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu,” ujar Hasto di tempat Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Namun, sosok yang mana mencoba patuh melawan perintah atasannya sekarang justru dibuang. Dia bahkan mengungkapkan hal yang disebutkan layaknya pepatah habis manis sepah dibuang.
“Tetapi kemudian orang mengatakan, habis manis sepah dibuang. Padahal segala cara juga telah coba dilaksanakan untuk memenuhi kehendak pemimpin,” katanya.
Dia menegaskan, seluruh kader partai siap bertaruh nyawa jikalau ada oknum yang mana mencoba mengambil alih PDIP. Sebab kader PDIP memiliki jiwa militansi yang mana tinggi.
“Maka kemarin, seluruh kader partai menyatakan siap bergerak dengan taruhan nyawa sekali pun pada di menjaga kedaulatan partai. Kami ini partai militan,” ujar Hasto.
Dia menjelaskan, alasan kadernya loyal terhadap partai dikarenakan memang sebenarnya sangat menghargai perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab Megawati bukanlah hanyalah pribadi ketua umum PDIP tetapi juga Putri Proklamator RI Soekarno, yang digunakan artinya Megawati adalah juga saksi sejarah berdirinya NKRI.
Dalam proses bernegara, Megawati juga menjadi menjadi bagian dari ide dan juga gagasan-gagasan besar tentang Indonesia Raya. Bahkan pada hal tertentu, Mega juga kerap dianggap telah dilakukan menjadi suatu ide serta simbol dan juga legacy di area di melawan hukum otoriter, simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang digunakan penuh dengan kolusi, korupsi, dan juga nepotisme (KKN).
