Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
Jakarta – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian di kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah pada waktu Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Politikus Partai Golkar yang disebutkan mengutarakan ada dua langkah yang akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. “Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang mana tiada biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang) kemudian juga melebarkan defisit anggaran,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.
Di pada waktu itu, Airlangga melanjutkan, Negara Indonesia mampu mendongkrak perkembangan sektor ekonomi 7 persen pada satu kuartal. Hal itu berjalan di dalam tahun kedua pasca pandemi. Kini, perkembangan perekonomian dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini pertumbuhan dunia usaha besar kemungkinan besar untuk diraih.
Covid-19 berjalan dalam awal pemerintahan Kabinet Indonesi Maju dan juga jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang tersebut membawahi 8 kementerian. Efek dalam bervariasi sektor berubah menjadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh planet tak punya referensi,” kata Airlangga.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan juga Ketahanan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.
Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang digunakan melampaui 3 persen dari Barang Domestik Bruto atau Produk Domestik Bruto sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang di bentuk inisiatif Pemulihan Sektor Bisnis Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.
Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Rupiah 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan yang dimaksud akibat sisi jumlah total pendapatan yang tersebut merosot kemudian dari sisi belanja yang mana naik. Kebijakan pelonggaran defisit yang disebutkan yang digunakan belaka berlaku hingga 2022.
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat mengoreksi aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah langkah APBN, yang dimaksud dampaknya bisa saja sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata beliau disitir dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.
Akibatnya, ketika ini Negara Indonesia menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan yang disebutkan mencapai Simbol Rupiah 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang mana harus dibayar juga menguras pajak rakyat.
Artikel ini disadur dari Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
