LONDON – Dua oligarki Rusia yang mana lagi terkena sanksi telah lama menjadi salah satu pemilik dari produsen minyak terbesar dalam Inggris pasca menyelesaikan kesepakatan pembelian perusahaan Jerman. LetterOne, perusahaan penanaman modal yang dimaksud sebagian dimiliki oleh oligarki Mikhail Fridman lalu Petr Aven, sekarang menguasai hampir 15% saham Harbour Energy.
Dilansir BBC menerangkan, LetterOne sendiri tidaklah sedang terkena sanksi, lalu kedua miliarder Rusia itu tidak ada mempunyai kontak dengan perusahaan dan juga tidak ada menerima bagian apapun dari keuntungannya.
Sementara itu Harbour Energy adalah produsen minyak serta gas (migas) terbesar di tempat perairan Inggris. Perusahaan ini telah lama membeli sebagian besar aset produksi minyak kemudian gas dari perusahaan yang mana berbasis dalam Jerman, Wintershall DEA, dari raksasa unsur kimia BASF.
LetterOne adalah pemilik sebagian Wintershall, kemudian beberapa sahamnya telah terjadi ditukar dengan saham pada Harbour Energy.
Beberapa aset Wintershall yang digunakan terkait dengan Rusia, termasuk perniagaan patungan dengan Gazprom, tidak bagian dari kesepakatan kemudian tetap saja dengan BASF.
Di bawah kesepakatan terbaru, LetterOne bukan akan memiliki hak ucapan di dalam Harbour Energy, tetapi akan menerima bagian dari keuntungan Harbour yang digunakan dibayarkan sebagai dividen.
Saham LetterOne berpotensi dikonversi apabila kedua orang Rusia itu lepas berhenti dari sanksi. Diketahui LetterOne memiliki beragam aset pada seluruh dunia, yang dimaksud nilainya mencapai USD18 miliar (13,8 miliar pounds), termasuk peritel makanan kesehatan, Holland juga Barrett.
Diketahui Fridman serta Aven sudah ada bergelut dengan sanksi sejak Maret 2022, tak lama pasca Rusia menyerbu Ukraina. Bersama-sama merek miliki kurang dari 50% grup. Sebagian besar sisanya dimiliki oleh orang Rusia lainnya, Andrei Kosogov, yang digunakan bukan masuk di daftar sanksi.
Pemerintah memaksa LetterOne untuk mengirimkan penyedia broadband regional, Upp, pada tahun 2022 akibat kegelisahan “risiko bagi keamanan nasional”. LetterOne membantah hal ini lalu mengajukan banding melawan kebijakan tersebut.
