Bisnis

Penanam Modal IKN Bisa Kantongi HGB Langsung 80 Tahun Tanpa Berjenjang

JAKARTA – Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkap kata-kata perihal Peraturan otoritas Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan eksekutif Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudahan Berusaha, serta Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di tempat Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ).

Basuki menjelaskan, salah satu ketentuan yang digunakan dirubah pada regulasi terbaru itu adalah mengenai skema pemberian HGB (hak guna bangunan), HGU (hak guna usaha), lalu Hak Pakai bagi para calon pemodal IKN yang tersebut diatur pada pasal 18 PP Nomor 29 tahun 2024.

Jika lewat aturan sebelumnya, PP 12/2023, Hak Atas Tanah yang disebutkan diberikan secara berjenjang, yaitu pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20, dan juga pembaharuan hak 30 tahun, sehingga totalnya 80 tahun untuk HGB dan juga Hak Pakai. Maka lewat PP 29/2024 ketentuan berjenjang yang disebutkan sudah pernah dihapus, sehingga pemodal dapat secara langsung mengantongi HGB juga Hak Pakai selama 80 tahun pada 1 siklus, dan juga bisa saja dimutakhirkan 80 tahun lagi untuk siklus kedua.

Ketentuan yang tersebut sejenis juga berlaku terkait pemberian HGU, sehingga pemodal bisa jadi secara langsung mengantongi HGU selama 95 tahun untuk 1 siklus penuh, lalu dapat diperpanjang selama 95 tahun lagi untuk siklus kedua.

“Jadi ini untuk IKN dispesialkan, jadi sebelumnya itu jadi lama gitu prosesnya. Jadi pemberian HGB secara langsung 80 tahun untuk siklus pertama, kalau dulu mungkin saja tidaklah segera 80 tahun, diberikan 30 tahun, 20 tahun, serta 30 tahun, ini kita jadikan satu jadi segera 80 tahun,” kata Menteri Basuki ketika ditemui pada Kantornya, Selasa (20/8/2024).

Basuki mejelaskan salah satu alasan dihapuskannya ketentuan skema pemberian Hak Atas Tanah dalam IKN secara berjenjang untuk memangkas proses administrasi, sehingga mampu memberikan daya tarik yang digunakan lebih besar untuk para investor.

“Revisi ini menang untuk memayungi hak melawan tanah, saya lupa itu rezim pertanahan, jadi sebelumnya lama gitu prosesnya. Ini adalah khusus di tempat IKN saja,” tambahnya.

Related Articles

Back to top button