Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan juga Jatim

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Negara Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya pada perkara dugaan korupsi perkembangan lalu perawatan jalur kereta pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Saya pribadi tidaklah ada sangkut pautnya dengan hal tersebut,” kata Hasto di dalam DPP PDIP Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Namun ia tak menampik jikalau ia pernah menjadi konselor pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, hingga ketika ini KTP beliau masih tertera penasehat di dalam kolom pekerjaan. “Saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang,” katanya.

1. Tidak Tahu

Hasto Kristiyanto tidak ada hadir di pemanggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait persoalan hukum korupsi DJKA Kemenhub pada hari terakhir pekan pagi, 19 Juli 2024. Hasto mengatakan, ia baru tahu ada jadwal pemeriksaan tersebut. “Saya sendiri baru tahu pagi hari. Suratnya sudah ada seminggu katanya, tapi ketika itu saya sedang tugas pada Jogja, diterima oleh driver kami. Dan, kemudian tak ada laporan, sehingga saya tiada tahu.” kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Namun, Hasto bersedia memenuhi panggilan KPK apabila ada pemanggilan lagi. “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami bukan bisa jadi menghadiri, akibat kemarin saya mengawasi rapat Pilkada,” ucapnya.

2. Lawan Bobby dan juga Khofifah

Hasto meyakinkan Bobby Nasution lalu Khofifah tak akan menghadapi kotak kosong di Pemilihan Kepala daerah atau Pilgub pada Sumatera Utara dan juga Jawa Timur. Kata dia, persaingan berperang melawan kotak kosong tidaklah akan terbentuk pada dua provinsi tersebut. “PDI Perjuangan dalam Sumut sanggup mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang menyiapkan kerja identik politik,” katanya, Sabtu, 20 Juli 2024.

Hasto menyatakan partainya masih menyeleksi beberapa nama untuk diusung pada Pilgub Sumatera Utara lalu Jawa Timur. “Kami sudah ada melaksanakan pelatihan pasukan kampanye pada batch yang digunakan ketiga. Bagi kami, pilkada tidak sekadar figur, tetapi ini konsolidasi partai. Ini adalah pergerakan mesin partai,” ujarnya.        

3. Evaluasi Pengangkatan Wakil Menteri

Hasto menganggap pelantikan tiga perwakilan menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024, merupakan salah satu langkah transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto. “Kami meninjau sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah langkah-langkah transisi pemerintahan yang tersebut harus dilaksanakan evaluasi secara kritis,” kata Hasto, Sabtu, 20 Juli 2024.

4.  Tudingan Hasto Dibantah KPK

Soal penggeledahan rumah Wali Pusat Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu oleh KPK pada Rabu, 17 Juli 2024, Hasto menganggap sebagai dinamika urusan politik mendekati Pilkada. “Sebenarnya secara historis menjauhi Pemilihan Kepala Daerah serentak memang benar ada beragam dinamika urusan politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, kepentingan urusan politik lain ini yang tersebut terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya,” kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.

KPK telah terjadi membantah pernyataan Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika melakukan konfirmasi penyidik bukan pernah mengusut perkara korupsi lantaran golongan urusan politik tertentu. “KPK khususnya penyidik bekerja berdasarkan kerangka hukum, yaitu apakah ada perbuatan pidana yang mana diperkuat dengan alat bukti atau tidak,” kata Tessa, Ahad, 21 Juli 2024.

5. Saksi

Tim penyidik KPK memanggil Hasto Kristiyanto sebagai saksi di perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan Hasto dipanggil pada kapasitasnya sebagai konsultan.”Pemeriksaan dikerjakan pada Gedung KPK Merah Putih, menghadapi nama Hasto Kristiyanto selaku konsultan,” kata Tessa, dikutipkan dari Antara pada Jumat, 19 Juli 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Artikel ini disadur dari Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan Jatim