Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di tempat Tahun Pertama otoritas Prabowo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat di RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih besar rendah tari belanja K/L di APBN 2024 yang tersebut sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang dimaksud sengaja diadakan pemerintah pada waktu ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih lanjut kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang mana Rp1.090 triliun. Ini adalah dikarenakan kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers RAPBN 2025 lalu nota keuangan di dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DKI Jakarta pada Hari Jumat (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah ada dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain pada belanja non KL, yang mana makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada sepuluhan yang dimaksud mempunyai anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di area 2025 nanti, Kementerian Keamanan (Kemenhan) menjadi yang tersebut paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dimaksud mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Keamanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pengerjaan rumah dinas prajurit, kemudian pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian serta Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan permintaan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya serta upah ke-13.






