JAKARTA – Selain aksi demo penolakan Undang-undang pemilihan kepala daerah oleh Baleg DPR RI di area beberapa tiktik penting dalam Jakarta, terdeksi email DPR RI diretas, pagi ini ribuan email dengan arahan perlawanan tersebar serentak ke seluruh redaksi media nasional.
Bahkan ada beberapa orang yang mana melaporkan sudah pernah mendapatkan email yang dimaksud yang dimaksud dikirim dari server resmi DPR RI, memuat kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan gubernur yang baru hanya disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hingga berita ini ditayangkan, identitas pihak yang mana bertanggung jawab berhadapan dengan serangan ini masih belum diketahui.
Namun yang mana pasti, peretasan ini berhasil mengirimkan ribuan email ke berbagai alamat, termasuk seluruh redaksi media nasional yang menerimanya secara serentak pada pagi hari ini.
Pesan yang disebutkan menghadirkan penduduk Indonesia untuk bersatu melawan apa yang mana dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi juga konstitusi.
Pesan di email yang disebutkan menegaskan bahwa tindakan DPR bukan berpihak pada kepentingan rakyat, kemudian menyerukan seluruh rakyat untuk bersuara melawan kebijakan yang dianggap merugikan dan juga mematikan demokrasi.
Selain itu, peretas juga mengancam akan membocorkan lebih tinggi sejumlah informasi sensitif apabila tuntutan merek tidak ada dipenuhi, menambah ketegangan dalam berada dalam situasi urusan politik yang digunakan semakin memanas.
Hingga ketika ini, pihak DPR RI masih belum memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Investigasi terhadap peretasan yang dimaksud sedang berlangsung, sementara rakyat mengantisipasi tanggapan resmi dari lembaga legislatif tersebut. Adapun isi email yang disebutkan yang digunakan berhasil di dalam capture oleh regu redaksi Inews. –
Siapa sangka manusia mantan tukang kayu dari kota kecil di dalam Jawa bisa jadi memulai pembangunan lebih tinggi dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan serta wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bidang usaha keluarga.
