Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan

Jakarta – Eddy Martono tak habis pikir tentang lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan bidang sawit belakangan stagnan, bahkan merosot dikarenakan penyetoran kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan juga bea pergi dari masih wajib didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja bidang sawit ini. Padahal sebetulnya nilai komoditas sawit mentah (CPO) ke bursa Rotterdam masih ke kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya nilai bukan anjlok,” kata ia pada waktu dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas menjaga agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan lapangan usaha sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Simbol Rupiah 6,8 triliun, turun jika dibandingkan semester 1 2023 sebesar Mata Uang Rupiah 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar berjalan ke komoditas batu bara yang pada paruh awal tahun ini sebesar Rupiah 14,2 triliun, dibandingkan dengan periode identik 2023 yakni Rupiah 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatatkan total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Mata Uang Rupiah 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang dimaksud dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Mata Uang Rupiah 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau belaka 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga menciptakan pemerintah butuh menyita perhatian utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengutarakan peningkatan utang tidaklah sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya berkembang maka basis penerimaan pajak naik. Ini adalah kan enggak. Pajaknya turun begini,” ucapannya ditemui pada Jakarta, hari terakhir pekan 26 Juli 2024.

Utang Melambung hingga Tembus Rupiah 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah telah dilakukan menembus Simbol Rupiah 8,3 kuadriliun. Sejumlah ekonom menyimpulkan pengelolaan utang yang disebutkan kurang berkontribusi bagi perkembangan sektor ekonomi yang stagnan di dalam kisaran 5 persen terhadap komoditas domestik bruto (PDB). Sementara peningkatan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tak mencapai target. 

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Mata Uang Rupiah 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama telah terjadi mengalami defisit Simbol Rupiah 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Simbol Rupiah 607 triliun hingga akhir tahun. 

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan. Bekas direktur pelaksana Bank Bumi itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Mata Uang Rupiah 893,8 triliun, atau turun dari periode yang digunakan mirip tahun sebelumnya sebesar Mata Uang Rupiah 907,2 triliun. 

Kondisi ini disebabkan keuntungan bervariasi perusahaan yang merosot akibat gejolak tarif komoditas pada 2023. Perusahaan masih untung, namun tidaklah setinggi tahun sebelumnya. “Karena tarif komoditas mengalami koreksi yang tersebut sangat dalam,” kata beliau ke struktur DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar berlangsung pada pajak penghasilan (PPh) badan teristimewa pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam lalu pupuk.

Beban Bunga dari Melonjaknya Utang

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Mata Uang Rupiah 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Informasi APBN terkini yang tersebut diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan sikap utang pemerintah telah mencapai Simbol Rupiah 8.335 triliun per April 2024.

Dalam perjalannya pijaman juga meningkat akibat kebijakan evakuasi utang pada pandemi covid-19 dalam 2020. Utang naik 27,13 persen dari sebelumnya Rupiah 4.779 triliun menjadi Rupiah 6.102 triliun.

Selanjutnya: Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap …

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan