Ibukota – Kementerian Investasi/ Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan kebijakan pengolahan unsur mentah bermetamorfosis menjadi barang bernilai tambah besar (hilirisasi) berubah jadi salah satu kegiatan prioritas di pemerintahan berikutnya.
"Ini sudah ada dicanangkan sejak zaman Presiden Jokowi kemudian insyaAllah nantinya oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo, ini berubah jadi salah satu prioritas, proses lanjut ini," kata Deputi Lingkup Pengembangunan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno di acara Investortrust Future Diskusi ke Jakarta, Rabu.
Dirinya mengutarakan komitmen pemerintahan selanjutnya terhadap pemajuan proses lanjut pada Tanah Air dikarenakan beleid yang disebutkan sudah ada memberikan berbagai faedah bagi kegiatan ekonomi Indonesia.
Seperti halnya tahapan pengolahan pada sektor nikel yang digunakan memberi nilai tambah sebanyak-banyaknya 11,4 kali lipat di mana diolah berubah jadi nikel sulfat, meningkat kembali 19,4 kali lipat sewaktu dijual sebagai prekursor, juga naik hingga 67,7 kali lipat pada saat dijual di bentuk sel elemen penyimpan daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Selain itu, Riyatno mengemukakan untuk terus menyimpan ekosistem proses pengolahan lebih lanjut secara berkelanjutan, menurut ia Kementerian Penyertaan Modal telah dilakukan mengimplementasikan beberapa hal, seperti penerbitan regulasi pendukung, insentif perpajakan, menggerakkan kebijakan sektor keuangan, juga aturan pelarangan ekspor material mentah untuk nikel, bauksit, tembaga dan juga timah.
"Insentif perpajakan salah satunya yang dimaksud ditangani melalui Kementerian Investasi/BKPM adalah tax holiday dan juga juga tax allowance. Kemudian juga adanya kebijakan sektor keuangan yaitu OJK menerbitkan kebijakan di sektor perbankan untuk membantu acara percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, misalnya," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menitipkan keberlanjutan proses lanjut bidang hingga proyek pembangunan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) untuk Prabowo Subianto pasca berubah menjadi Presiden RI periode 2024 – 2029.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberlanjutan acara kerakyatan, baik itu keberlanjutan konstruksi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM), sangat penting.
Artikel ini disadur dari Kementerian Investasi: Hilirisasi jadi prioritas di pemerintahan baru
