JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan data realisasi penyaluran kredit keberlanjutan juga hijau bidang perbankan yang tersebut terus meningkat sejak 2019.
Kepala Eksekutif Pengawas Bank OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana tahun 2019 hanya sekali Rp927 triliun dan juga 2023 menjadi Rp1.959 triliun.
“Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada tahun 2019 hanya sekali sebesar Rp927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Mata Uang Rupiah 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rupiah 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rupiah 1.571 triliun, dan juga pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Mata Uang Rupiah 1.959 triliun,” ungkap Dian di jawaban tertoreh RDKB OJK, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Dian, hal yang disebutkan dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting.
Selain itu, realisasi penyaluran di dalam menghadapi mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 kemudian POJK 60/2017 yang mana direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Acara Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang mana lebih tinggi spesifik, ketika ini OJK telah terjadi menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) juga Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah lama terdapat pendefinisian juga kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.
Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor serta sub sektor berdasarkan ketentuan juga panduan tersebut.
OJK mengawasi tantangan utama yang mana dihadapi adalah sinergi juga sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil lalu penerapan di area level UMKM juga peningkatan kapasitas SDM pada Bank untuk memahami, menilai dan juga mempersiapkan aksi mitigasi juga adaptasi di transisi menuju peningkatan partisipasi pada sektor ekonomi yang tersebut keberlanjutan.
“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna membantu pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan juga berupaya untuk menyokong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau juga keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholder,” jelas Dian.
Oleh oleh sebab itu itu, diskusi juga sinergi dukungan kebijakan dengan kementerian terkait juga terus dilaksanakan lantaran membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang dimaksud berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di area tahun 2060 atau lebih banyak cepat.
