Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian dan juga pengangkatan jabatan menteri di dalam ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, tiap-tiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penanaman Modal Yuliot Tanjung dalam Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai pemukim dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri pada Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan bergabung pada penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan menguatkan koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya wajib mengundang kelompok untuk mengkaji perihal keuangan negara, Sri Mulyani menyatakan ketika ini tidaklah perlu lagi. “Enggak diperlukan ada reuni khusus dikarenakan sekarang Mas Thomas telah ada di sini,” kata ia pada konfrensi pers perkenalan wamen baru pada Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Wadah Negara Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang digunakan merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu mungkin menyebabkan konflik kepentingan kemudian nepotisme.
“Berpotensi memunculkan conflict of interest kemudian nepotisme,” kata ia pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti dan juga Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidaklah diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang mana mendesak untuk disikapi secara fiskal,” kata beliau lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya wajib upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo pada APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan dan juga RAPBN yang digunakan akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, lantaran di dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya tidak ponakannya Pak Prabowo sendiri yang tersebut ditunjuk, mampu profesional yang tersebut lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi langkah Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah delegasi menteri di dalam kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Investigasi Politik Badan Investigasi juga Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tidaklah ada urgensi atau situasi yang digunakan mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang dimaksud belaka tinggal beberapa bulan, rakyat akan mengamati tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, warga akan mengawasi pelantikan para Wamen itu sebagai turnamen bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengamati ini sebagai bagi-bagi jabatan hanya daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memandang langkah Presiden Jokowi melantik tiga delegasi menteri Kabinet Tanah Air Maju di sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Kedudukan wamen di dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi untuk media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, langkah Jokowi juga akan segera dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya saja tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tiada yakin akselerasi kinerja menteri bisa jadi direalisasikan di kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan kedudukan wamen sanggup mengantisipasi kegiatan ekonomi yang dimaksud tak stabil.
“Setidaknya sanggup mengantisipasi status perekonomian yang dimaksud tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
