JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang mana sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan pada acara penyediaan makan siang gratis yang digunakan diusung Calon Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan komoditas perubahan anak bangsa yang digunakan pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan juga Perikanan bersatu Kementerian Koperasi kemudian UKM. Lantas, benarkah susu ikan mampu menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan kemudian ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tidak ada bisa saja disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya mempunyai zat juga bahkan gizi yang mana berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang benar bisa jadi dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak sanggup digantikan ya. Karena keduanya dari substansi yang tersebut berbeda. Kandungan gizi yang berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara lapangan usaha itu ia dapat dibikin menyerupai susu sapi. Tentu belaka bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang disebutkan seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jikalau tujuan pemerintah untuk mencanangkan inisiatif makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang digunakan mempunyai gizi seimbang yang digunakan didapatkan dari ragam makanan, bukanlah hanya sekali dari susu.
“Tapi kan harusnya tidaklah perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena di makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang mana bagus itu adalah gizi seimbang, kemudian kalau untuk anak-anak tidaklah boleh kurang protein serta kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein kemudian kalsium itu kan mampu didapatkan dari ragam makanan. Tidak cuma dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang mana bersifat ‘real food’ alias tak melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu acara yang mana mengharuskan pemberian susu, lalu susu tak tercukupi misalnya, harusnya programnya dapat diselaraskan dengan pangan lokal yang ada. Dengan pangan-pangan yang real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tak mesti harus dipaksakan memproduksi sesuatu yang tersebut menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh beliau salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
