JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang dimaksud melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan pada waktu ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang dimaksud umum di area wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang digunakan dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, lalu Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang digunakan sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidaklah terpencil berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie di keterangannya dikutip, Mingguan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya lalu pola keberadaan keluarga kemudian kroni sang khalifah yang dimaksud pada waktu itu bermewah-mewahan serta senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila lalu UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang digunakan sama-sama terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di area masa lalu.
“Saya kira bukan ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu bukan sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang digunakan sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa saja dipertanggungjawabkan juga faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang rakyat Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, juga budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk serta jadi pernyataan mayoritas pada Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu bukan bisa saja dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh akibat itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang mana terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia sanggup merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah dalam pada orang Indonesia yang mana beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tak perlu diganti, akibat selama ini relatif mampu merangkum keberagaman yang dimaksud ada. Intinya, apa yang mana diterapkan di dalam Timur Tengah sana belum tentu dapat diterapkan pada sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang dimaksud sudah ada termaktub di Al-Qur’an. Jika cuma Tuhan menghendaki manusia ini miliki latar belakang yang dimaksud sama, tentu mudah hanya bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari merekan dapat saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar publik Indonesia tetap saja waspada terhadap provokasi yang mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tidak ada lebih tinggi dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang mana dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap rakyat Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar juga mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang telah lama teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, lalu Muhammadiyah.
“Oleh lantaran itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di tempat Indonesia itu diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang apa itu agama, kemudian bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga mempunyai dasar rujukan yang digunakan kuat,” pungkasnya.
