Bisnis

Pemkab Morut layani 1.043 kelompok bisnis lewat acara BKK

Dari total 1.043 kelompok perniagaan terlayani inisiatif BKK, terdapat 678 kelompok berpartisipasi kemudian berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan

Morowali Utara, Sulteng –

Pemerintah Daerah Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah melayani 1.043 kelompok bidang usaha pada desa lewat acara bantuan keuangan khusus (BKK) yang digunakan merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah setempat.
 
"Jumlah kelompok bidang usaha itu terhitung sejak 2022 hingga 2023," kata Wakil Kepala Daerah Morowali Utara Djira di dalam Kolonodale, Kamis.
 
Ia menjelaskan, inisiatif digulirkan pada 2022 dengan plafon anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD) Morowali Utara senilai Rp300 jt setiap desa, dengan rincian Rp100 jt untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 jt untuk kelompok usaha perempuan lalu Rp100 jt untuk kelompok usaha tani/nelayan.
 
Program ini dicetuskan untuk membantu meningkatkan ketahanan sektor ekonomi penduduk desa, termasuk upaya pemerintah di meningkatkan kesejahteraan dia sehingga terlepas dari kemiskinan.
 
"Dari total 1.043 kelompok perniagaan terlayani kegiatan BKK, terdapat 678 kelompok terlibat lalu berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan," ujarnya.
 
Guna optimalisasi pelaksanaan BKK, ia minta tim yang tersebut telah dilakukan dibentuk terkait kegiatan kegiatan yang disebutkan mengevaluasi secara tuntas lalu merumuskan permasalahan yang tersebut dihadapi masyarakat, supaya pemberian bantuan modal untuk kelompok bisnis benar-benar mencapai sasaran.
 
Ia memaparkan pada 2024 terdapat 515 proposal diajukan rakyat dari 97 desa dengan total nilai sebesar Rp29 miliar. Proposal yang dimaksud terlebih dahulu diverifikasi oleh kelompok khusus acara BBK.
 
Menurut dia, verifikasi kelompok usaha sangat penting, meskipun begitu jangan sampai verifikasi yang dimaksud justru mempersulit kelompok
 
"Kalau ada proposal yang digunakan diajukan kelompok usaha tiada lolos, segera dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Publik dan juga Desa (PMD) untuk diteliti lalu dicari solusinya. Tim verifikasi harus menggerakkan cepat supaya komunitas merasa benar-benar dibantu," ucap Djira.
 
Sekretaris Dinas PMD Morowali Utara Charles Natanael Toha mengatakan, bagi kelompok perniagaan terlibat serta mengalami perkembangan dapat mengajukan kembali permohonan bantuan tahun ini, hal itu berubah menjadi prioritas pada pengembangan bidang usaha diantaranya dengan pemasaran hasil kegiatan bisnis mereka.
 
"Dari hasil pemantauan serta evaluasi terdapat beberapa kelompok penerima bantuan tahun 2022 serta 2023 yang usahanya berkembang, juga memperoleh penghasilan dari bantuan dana BKK," kata dia.

 

Artikel ini disadur dari Pemkab Morut layani 1.043 kelompok usaha lewat program BKK

Related Articles

Back to top button