JAKARTA – Keputusan DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketentuan pencalonan serta ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi serta mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memohon pemerintah serta DPR tidaklah menganggap mudah aksi tersebut.
Diketahui, beberapa orang elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga siswa akan segera melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala area (cakada). Ada juga putusan MK mengenai ketentuan pencalonan yang harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang dimaksud dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang tersebut dijalankan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR serta otoritas hendaknya sensitif lalu tak menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, lalu peserta didik yang digunakan turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum serta perundang-undangan. Perlu sikap arif juga bijaksana agar arus massa tak memunculkan permasalahan kebangsaan kemudian kenegaraan yang semakin meluas,” ujar Mu’ti di keterangan ditulis yang dimaksud dikirim Ketua Biro Komunikasi serta Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah lalu langkah DPR yang dimaksud bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan kemudian mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang digunakan merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, lalu kepentingan negara kemudian rakyat jika dibandingkan dengan kepentingan kebijakan pemerintah kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tiada semestinya berseberangan, berbeda, juga menyalahi putusan MK pada permasalahan persyaratan calon kepala tempat kemudian ambang batas pencalonan kepala area dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan kepala daerah 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat memunculkan kesulitan disharmoni di hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius pada pemilihan kepala daerah 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi masyarakat yang dimaksud dapat mengakibatkan suasana tidaklah kondusif pada keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
