JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menghadirkan penduduk di dalam wilayah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian. Caranya dengan memanfaatkan berbagai sarana yang dimaksud sudah pernah dibangun.
Hal ini disampaikan Wempi usai menjadi inspektur upacara peringatan serius Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Lapangan Pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Entikong, Daerah Sanggau, Kalimantan Barat, Hari Sabtu (17/8/2024).
“Mari kita ajak warga warga kalau sarana sudah ada diciptakan dengan baik, kita hidupkan perekonomian dalam wilayah perbatasan. Jadi semangat kita usia kemerdekaan ke-79 bahwa tiada hanya saja diisi dengan kegiatan seremoni, tapi isi kemerdekaan dengan ekonomi sejahtera secara masif khususnya di area wilayah perbatasan,” katanya.
Dari semua infrastruktur pendukung sektor ekonomi yang mana telah dibangun, Wempi menegaskan masih terdapat beberapa sarana penting yang harus diperhatikan, salah satunya terkait dengan perbankan. Wempi menilai ketika ini hanya sekali ada beberapa bank yang menjangkau wilayah PLBN Entikong, sehingga perputaran mata uang rupiah kurang berjalan dengan baik.
“Saya dengar juga kegiatan itu masih menggunakan dana Ringgit Negara Malaysia tapi juga Rupiah, juga ke depan bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemanfaatan uang rupiah itu semakin banyak,” ujarnya.
Pemanfaatan proses menggunakan mata uang Rupiah, lanjut Wempi, merupakan faktor penting. Sebab, Rupiah adalah bentuk jati diri negara Indonesia. Karena itu, dirinya memohon berbagai pihak untuk mencari solusi sama-sama agar warga asing yang ingin bertransaksi pada perbatasan tetap memperlihatkan menggunakan mata uang Rupiah.
“Ke depan bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemanfaatan uang rupiah itu semakin banyak, sehingga saudara-saudara dari luar operasi di area di sini pun dilaksanakan menggunakan Rupiah, oleh sebab itu itu proses jati diri bangsa kita,” tegasnya.
Tak belaka terkait rupiah, Wempi berharap ke depan pengelolaan PLBN dapat dimaksimalkan, baik dari Narasumber Daya Individu (SDM) maupun pelayanan, sehingga berdampak terhadap ekonomi warga sekitar.
“Kurang lebih tinggi 15 PLBN bisa jadi kita maksimal dan juga pengelolaan yang dimaksud baik kesejahteraan SDM perbatasan, baik dari BNPP sendiri juga ada dari keimigrasian, kekarantinaan, bisa jadi kita secara holistik bersatu untuk merancang pengelolaan wilayah perbatasan lebih banyak kokoh ke depan,” ucapnya.
