Sandra Dewi Pernah Terima Aliran Uang dari Harvey Moeis Rp3,15 Miliar, Ditransfer ke Rekening Pribadi
JAKARTA – Harvey Moeis baru cuma menjalani sidang perdana perkara Korupsi juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Pengadilan Negeri (PN) DKI Jakarta Pusat, pada Rabu ini, 14 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan aliran dana Harvey Moeis yang tersebut diduga dari uang hasil korupsi lalu aktivitas pidana pencucian uang.
Bahkan artis Sandra Dewi sebagai istri terdakwa, juga diduga kuat menerima aliran dana senilai Rp3,15 miliar. Harvey Moeis mentransfer uang itu segera ke akun Sandra Dewi yang dimaksud dikirim dari akun menghadapi nama PT Quantum Skyline Exchange.
“Mentransfer uang yang disebutkan dari tabungan PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan juga PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, pada antaranya ke account Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis pada Bank BCA nomor tabungan 07040688883 menghadapi nama Sandra Dewi beberapa Rp3.150.000.000,” beber JPU dalam ruang sidang utama PN DKI Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Aliran dana juga diterima oleh asisten pribadi Sandra Dewi, Ratih Purnamasari. Uang yang dimaksud diperuntukkan buat pemenuhan keperluan artis 41 tahun tersebut.
“Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada Bank BCA nomor 7140071735 melawan nama Ratih Purnamasari sebagian Rp80.000.000 untuk keperluan Sandra Dewi,” terang JPU.
Sementara itu, masih ada beberapa akun lagi yang dimaksud ditransfer oleh Harvey Moeis senilai Rp2-Rp32 Miliar.
Harvey Moeis sendiri didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) juga Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP untuk dugaan langkah korupsi.
Sementara itu, untuk dugaan aktivitas pencucian uang (TPPU) terkait menyamarkan uang hasil korupsi, Harvey Moeis didakwa dengan Pasal 3 dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan juga Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
