JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB lalu HGU selama beratus-ratus tahun merupakan sesuatu yang kebablasan.
Andrinof menilai penanam modal atau para pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika meninjau kesempatan usaha dalam kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif terhadap para investor, kebijakan yang disebutkan justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU lalu HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov pada acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan lalu 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ pada Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, kesempatan usaha akan tercipta ketika sebuah lingkungan hidup dan juga berprogres dalam sebuah wilayah. Maka yang mana penting untuk dipastikan adalah perkembangan sistem ekologi kota terlebih dahulu sebelum mengundang pemodal masuk ke IKN.
“Biar semata nanti kalau potensi perusahaan itu muncul otomatis pemodal baru akan tertarik, yang tersebut saya ingatkan sekarang ga kemungkinan besar kan pemodal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang penanam modal yang mau taruh Rp50 triliun itu tidak ada logis,” tambahnya.
Seperti diketahui ketika ini otoritas mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) untuk calon penanam modal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon pemodal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok cuma 20% dari proyeksi keinginan dana perkembangan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bidang usaha memegang harapan besar untuk keberlangsungan juga keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
