Anggota Dewan Skor Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak

Jakarta -Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Suryadi Jaya Purnama mengemukakan fraksinya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak rencana pemerintah mewajibkan asuransi bagi kendaraan bermotor. Dia menyimpulkan alasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang melempar rencana wajib asuransi kendaraan ke umum asal-asalan. 

“Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor, apalagi hanya sekali dikarenakan pendapat OJK yang tersebut asal-asalan mengutip UU P2SK (Pengembangan dan juga Menguatkan Industri Keuangan),” kata Suryadi pada penjelasan tercatat pada Ahad, 21 Juli 2024. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelahnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan otoritas melalui Kementerian Keuangan terkait tindakan lanjut dari Undang-Undang Pembangunan lalu Perkuatan Industri Keuangan (P2SK).

Suryadi mengatakan asuransi kendaraan ini akan menambah beban bagi masyarakat. Dia masuk akal kendaraan bagi komunitas bukanlah sekadar alat transportasi, tapi alat produksi. Saat bagi sebagian pihak kendaraan berfungsi sebagai alat produksi, Suryadi memandang hal ini akan segera mungkin merembet untuk naiknya tarif barang serta jasa. “Jangankan membayar premi asuransi, pajak kendaraan bermotor (PKB) hanya komunitas masih berbagai yang mana menunggak. Sebagai alat produksi, jelas tambahan beban ini berpotensi akan merembet terhadap kenaikan biaya bervariasi barang jasa,” kata Suryadi. 

Korlantas Polri pada 2022 mencatatkan sebanyak-banyaknya 50 persen kendaraan bermotor di Indonesia masih mempunyai tunggakan PKB dengan nilai mencapai Mata Uang Rupiah 100 triliun. “Persoalannya bisa saja jadi sebab mekanisme membayar pajaknya tiada efektif atau memang benar rakyat tak sanggup dengan beban biayanya,” kata Suryadi. 

Oleh oleh sebab itu itu, Suryadi memaparkan pada aturan ini pemerintah juga mesti mendapat persetujuan DPR pada menerbitkan Peraturan eksekutif yang tersebut mengatur asuransi wajib bagi kendaraan bermotor ini. Regulasi ini tercantum di Pasal 39A UU P2SK ayat (4).

“Jika ternyata kewajiban asuransi bagi kendaraan yang dimaksud mendapatkan penolakan keras dari warga sehingga PP-nya bukan disetujui oleh DPR, maka pemerintahan bukan boleh memberlakukan asuransi tersebut,” kata dia. 

Suryadi yang juga Anggota Komisi V DPR itu menyimpulkan inisiatif asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ini belum berubah menjadi solusi komprehensif dari permasalah yang tersebut sesungguhnya. Dia juga mencatut Pasal 39A UU P2SK yang mana menjelaskan bahwa acara asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third part liability. Aturan ini salah satunya terkait dengan kecelakaan setelah itu lintas. 

“Artinya, tidak ada sekonyong-konyong kendaraan bermotor itu wajib asuransi, melainkan musababnya terkait dengan kecelakaan sesudah itu lintas. Jadi, apabila berlangsung kecelakaan kemudian lintas, pemerintah berharap kerugiannya dapat ditekan seminimal mungkin saja dengan asuransi,” kata dia. 

Suryadi menganggap rencana inisiatif asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ini merupakan tindakan kuratif serta rehabilitatif saat muncul kecelakaan setelah itu lintas. Meski demikian, kata Suryadi, tindakan ini belum mencakup promotif serta preventif. “Jika memang benar otoritas benar-benar serius mencari solusi berhadapan dengan kecelakaan sesudah itu lintas secara komprehensif, seharusnya jangan selama bunyi (asbun) asuransi wajib bagi kendaraan,” kata dia.

Dia menyampaikan harusnya pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan (LLAJ). Meski demikian, Suryadi mengakui revisi UU LLAJ ini telah lama lama dibahas di dalam Komisi V, tapi Badan Legislatif DPR menghapus dari prolegnas prioritas 2023. “Padahal RUU ini telah lama mendapatkan bervariasi masukan dari para pakar transportasi, praktisi lalu beberapa asosiasi,” kata dia. 

Suryadi juga mengemukakan fraksi PKS mengusulkan revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah agar kecelakaan sesudah itu lintas dapat dicarikan solusi yang digunakan komprehensif. Dia mengkaji rencana mewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor ketika ini justru membebani masyarakat. 

Fraksi PKS berharap agar revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah, tidak dengan gampangnya membebani masyarakat dengan asuransi, apalagi alasannya akibat praktik asuransi wajib ini telah berlaku di berubah-ubah negara lain,” kata Suryadi. 

Di Korea Selatan, kata Suryadi, asuransi berubah menjadi bagian dari solusi yang dimaksud komprehensif dari permasalahan setelah itu lintas. Dia menunjukkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) pada sana tiada berlaku asuransinya akibat truk semacam itu bisa jadi sekadar melibatkan modifikasi ilegal.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, serta Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengutarakan pada waktu ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari mengantisipasi peraturan pemerintah yang dimaksud akan menjadi payung hukum dari rencana ini. “Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi pada Insurance Wadah yang Tempo pantau secara daring pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengutarakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang dimaksud akan mengatur pengenaan wajib asurani bagi kendaraan itu akan mengundurkan diri dari ke Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengutarakan institusinya juga akan memproduksi Peraturan OJK yang mana mengatur asuransi kendaraan ini. “Dalam UU P2SK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat berubah jadi asurani wajib,” kata Ogi.

Pilihan editor: OJK Tunggu pemerintahan Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

Artikel ini disadur dari Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak