Jakarta – Kepala Lingkup Advokasi Perhimpunan Pendidikan kemudian Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru setelahnya Kementerian Pendidikan, Penelitian juga Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS juga Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, pada saat ini diterapkan pada sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa cuma yang dimaksud harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu dikarenakan sekolah akan datang cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi ketika siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidak ada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan menyebabkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang dimaksud dihindari.
Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang mana tidak ada kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh terhadap sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa akibat kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan segera membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI DKI Jakarta melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada banyak simulasi kelas akibat siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih lanjut fleksibel bagi siswa karea tak dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tak ada diskriminasi prodi saat hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru cuma mengumumkan menghapus penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang mana akan datang diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum lalu Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Studi dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan di SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah ada diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka sudah ada mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 juga 12 SMA murid yang tersebut sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih lanjut leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan serta aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui arahan singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia memperlihatkan bagi murid yang tersebut ingin melanjutkan kuliah ke bidang teknik mampu memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya apabila murid ingin mengambil kedokteran sanggup menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi serta kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat lebih besar membantu fokus siswa pada merancang pengetahuan yang digunakan relevan untuk minat kemudian rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Kuantitas Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
