JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyampaikan terjadi sejumlah ketidakpuasan pada beberapa tempat Hal ini sebab putusnya aspirasi penduduk terhadap calon kepala tempat yang digunakan progresif di pemilihan gubernur 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan dan juga hegemoni pengurus pusat partai kebijakan pemerintah melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di Ibukota ada Anies Baswedan kemudian Ahok. Kok yang mana dicalonkan lain. Nah, itu yang tersebut menjadi problem,” kata Titi pada waktu mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Akhir Pekan (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara segera oleh rakyat kemudian memunculkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya aksi mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang dimaksud masyarakatnya menolak diperkenalkan calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada aksi tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya pada Perkotaan Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan juga beberapa wilayah lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang disebutkan turut menghasilkan pendapat kosong, kotak kosong, atau aksi tak memilih calon tunggal menjadi wacana yang tersebut dibahas di area ruang publik.
“Pembahasan blank vote, ucapan kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan sebab ini mengenai formalisasi ekspresi urusan politik yang tersebut berbeda bahwa tak semua ekspresi urusan politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang dimaksud ada di area kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi menghadapi sentralisasi pencalonan kepala kemudian perwakilan kepala daerah. Selain itu, beliau menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan untuk pengurus partai di tempat daerah, bukanlah seperti pada waktu ini yang tersebut terpusat di dalam DPP.
