JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan itu amatlah besar jikalau meninjau kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 lalu 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Diskusi (ISF) 2024 di dalam Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Ekonomi Nasional itu akan memberikan konsekuensi yang mana tiada hanya sekali mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang dimaksud menyebabkan meningkatnya tingkat kejadian bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang tersebut telah lama dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia kemudian memakan biaya yang tersebut sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Tim publik miskin cenderung menjadi pihak yang mana paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial lalu meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, pada hal ini, sebagai suatu kawasan yang mana miliki perkembangan perekonomian sekaligus ketahanan, tetapi tidaklah terlepas dari ancaman inovasi iklim kemudian geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang dimaksud sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Ekonomi Nasional ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun semata-mata menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Global (World Meteorological Organization/WMO) sudah pernah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal rakyat juga swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
