JAKARTA – Menteri Tenaga serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah dilakukan mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional juga rutinitas pada Kementerian ESDM lalu sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas dan juga yang digunakan lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) belaka menyepakati Rencana Kerja dan juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih lanjut kecil dari anggaran yang disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang mana lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu sudah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta-minta Komisi VII untuk menghasilkan kesimpulan rapat yang digunakan kemudian disampaikan untuk umum terkait anggaran yang digunakan bukan disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menyebabkan juga pada risalah rapat seharus menyampaikan untuk rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak dapat kerja,” jelasnya di Rapat Kerja bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut bukan disetujui oleh Banggar maka beberapa jumlah kegiatan yang tersebut sudah pernah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek pada setahun ke depan. Salah satunya proyek penyelenggaraan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 serta pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang digunakan jikalau bukan dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender juga sudah ada selesai. Dan kalau tiada dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menyebabkan acara ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tiada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidaklah juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menimbulkan catatan. Tapi andaikan pun bukan ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidaklah ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap umum bahwa pipa ini gak dapat berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.
